Jakarta, INDONEWS.ID – Dr. MM. Ardy Mbalembout, SH., MH., CLA., MCIArb selaku Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) menghadiri rangkaian acara pembukaan dan pelepasan peserta Stage 1 Event Balap Sepeda Tour de EnTeTe tahun 2025. Ajang balap sepeda bergengsi ini akan berlangsung selama 10 hingga 21 September 2025 di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Ardy Mbalembout menegaskan dukungan penuh PB ISSI terhadap penyelenggaraan Tour de EnTeTe. Menurutnya, event ini sebaiknya menjadi agenda rutin tahunan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat NTT.

“Kami mendukung penuh penyelenggaraan acara bertaraf internasional ini. Menurut saya, Tour de EnTeTe perlu digelar rutin setiap tahun. Acara ini memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat,” ungkap sosok yang pernah masuk dalam balon Gubernur NTT pada Pilkada NTT 2025 ini, dalam keterangannya, Kamis (11/9/25).

Lebih lanjut, Sekretaris  Departemen 2 DPP Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa efek jangka pendek dari ajang balap sepeda ini adalah bergeraknya ekonomi masyarakat melalui UMKM lokal. Sedangkan dalam jangka panjang, Tour de EnTeTe akan memperkuat citra pariwisata NTT di mata dunia.

“Efek jangka pendek dari event ini yakni dapat menggerakkan UMKM lokal. Sementara jangka panjangnya adalah dunia semakin mengenal NTT dan pariwisatanya,” tambah Ketua Umum TEGAS, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan ini.

Sebagai salah satu ajang sport tourism unggulan Indonesia, Tour de EnTeTe diharapkan mampu menarik minat wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat posisi NTT sebagai destinasi internasional.

Untuk diketahui, rangkaian acara dimulai dengan pembukaan yang digelar pada Selasa, 9 September 2025 di Halaman Depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT. Acara tersebut menjadi penanda resmi dimulainya Tour de EnTeTe 2025 yang diikuti oleh pembalap nasional maupun internasional.

Keesokan harinya, Rabu 10 September 2025, pelepasan peserta Stage 1 juga dilakukan di lokasi yang sama. Kehadiran Dr. Ardy Mbalembout dalam acara tersebut mencerminkan dukungan penuh PB ISSI terhadap penyelenggaraan Tour de EnTeTe yang tidak hanya mengedepankan prestasi olahraga, tetapi juga memperkenalkan keindahan alam serta potensi pariwisata NTT kepada dunia.*

Jakarta –

Klivetvndonesia.comHari ini Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa Dr.MAM Ardy Mbalembout SH MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8/2025).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jurnalis Christy.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MAM Ardy Mbalembout, SH, MH,: Kebijakan Pemerintah yang Tidak Sensitif terhadap Kondisi Sosial Masyarakat dapat Menciptakan Turbulensi Politik dan Berpotensi Merusak Keutuhan Bangsa.

Jakarta, Gramediapost.com

Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Founding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MAM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8/2025).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MAM Ardy Mbalembout, SH, MH,: Kebijakan Pemerintah yang Tidak Sensitif terhadap Kondisi Sosial Masyarakat dapat Menciptakan Turbulensi Politik dan Berpotensi Merusak Keutuhan Bangsa.

Jakarta, Gramediapost.com

Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Founding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MAM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8/2025).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MAM Ardy Mbalembout, SH, MH,: Kebijakan Pemerintah yang Tidak Sensitif terhadap Kondisi Sosial Masyarakat dapat Menciptakan Turbulensi Politik dan Berpotensi Merusak Keutuhan Bangsa.

Jakarta, Gramediapost.com

Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Founding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MAM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8/2025).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jakarta – Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jakarta – Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jakarta – Poros Alternatif Berjusng Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jakarta – Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

POROS ALTERNATIF ADAKAN SARASEHAN NASIONAL BERSAMA TOKOH BANGSA Jakarta – Poros Alternatif Berjuang Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Didalam wawancaranya, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin menegaskan optimisme terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia juga menekankan pentingnya peran publik dan para tokoh bangsa dalam mengawal setiap kebijakan dan program pemerintahan agar tidak melenceng dari amanah rakyat.

“Saya tetap optimis. Pak Prabowo mampu membawa amanah founding fathers. Tapi masyarakat tetap harus mengawal program-program beliau,” ujar Tatang.

Tatang menyoroti capaian awal pemerintahan Prabowo dalam sektor pertanian, khususnya soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia memuji langkah Kementerian Pertanian yang dinilai mulai menata kembali agenda suasembada pangan. Namun ia menekankan bahwa target bangsa semestinya lebih tinggi dari sekadar ketahanan pangan, yakni menjadi mercusuar dunia dalam bidang pertanian seperti era Orde Baru.

Ia juga mengkritik kebijakan impor pangan yang kerap dilakukan saat panen raya. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru menyengsarakan petani dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Dulu kita ekspor beras, sekarang impor. Padahal petani kita bisa sejahtera kalau pemerintah berpihak pada mereka,” ucapnya.

Tatang turut menyinggung mahalnya pupuk dan lemahnya peran dinas pertanian di daerah yang, menurutnya, tidak melakukan pembinaan serius terhadap kelompok tani. Ia juga mengungkap bahwa banyak pejabat dinas pertanian tidak memahami bidangnya dan bahkan terlibat dalam praktik jual beli jabatan.

Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo turut menjadi sorotan. Tatang menyatakan bahwa program tersebut merupakan niat mulia untuk meningkatkan gizi pelajar, namun ia mengingatkan potensi korupsi yang perlu diawasi secara ketat.

“Banyak keresahan di daerah. Mulai dari dana makan yang tidak transparan, hingga pengadaan bahan yang tidak layak. Program bagus, tapi pelaksanaannya harus bersih,” tegasnya.

Ia juga menyebut adanya laporan soal pemotongan anggaran makan, di mana seharusnya Rp10.000 digunakan untuk makanan, namun dalam praktiknya hanya Rp5.000–Rp7.000 yang sampai ke anak-anak.

Tatang turut mengomentari isu penegakan hukum, termasuk pembebasan tokoh-tokoh yang disebutnya bermuatan politis. Ia mengapresiasi pernyataan tegas Prabowo terkait pelarangan aparat menjadi backing tambang, serta komitmennya dalam pemberantasan mafia tanah dan narkoba.

“Pak Prabowo sudah bilang tidak boleh ada jenderal aktif atau purnawirawan yang jadi backing tambang. Tapi apakah itu betul-betul dijalankan, itu yang perlu diawasi,” ujar dia.

Tatang juga mengulas langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat pertahanan nasional, terutama di tengah memanasnya geopolitik global. Ia menyambut baik rencana penambahan batalion dan pembangunan kekuatan militer sebagai langkah antisipatif.

“Situasi global memanas. Dari Ukraina hingga Asia Tenggara. Maka wajar bila Indonesia mulai membangun kekuatan TNI untuk menjaga kedaulatan,” tuturnya.

Ia menyebut potensi konflik di kawasan seperti Ambalat harus disikapi dengan kesiapan, meskipun jalur damai tetap menjadi prioritas utama.

Sarasehan Nasional ini menjadi forum penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan saat ini. Pesan utama dari acara ini adalah bahwa rakyat tidak boleh pasif. Dukungan terhadap pemerintahan perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat tercapai.