JAKARTA, BERITAMONETER.COM – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., McIarb, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polisi Militer TNI (Pom TNI) dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, seperti yang terjadi pada Andrie Yunus pada Maret 2026.

Menurut Ardy, langkah cepat, tegas, dan transparan yang dilakukan Puspom TNI menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri.

“Publik dan pengamat hukum patut memberikan apresiasi atas respons cepat Pom TNI dalam mengusut kasus ini, termasuk mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat serta membuka informasi secara transparan,” ujar Ardy dalam keterangannya.

Ardy menilai, kesigapan TNI dalam menangani perkara ini menjadi indikator penting profesionalisme institusi. Penangkapan terduga pelaku, termasuk yang berasal dari kalangan perwira, dinilai sebagai langkah berani untuk memastikan tidak adanya impunitas di tubuh TNI.

Sosok yahg juga merupakan praktisi hukum di Lawfirm Ardy Mbalembout ini menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Ardy juga menyoroti sinergi antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat proses penegakan hukum melalui integrasi fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik kepolisian ke dalam proses hukum militer.

Peradilan Militer Dinilai Tepat

Dalam pandangannya, penerapan peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan langkah tepat sesuai prinsip lex specialis yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta penanganan khusus terhadap pelanggaran serius yang melibatkan prajurit.

Meski demikian, Ardy mengakui adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar kasus pidana umum seperti ini juga dapat diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Ardy menilai kinerja Pom TNI dalam kasus ini merupakan ujian integritas yang berhasil dijawab dengan baik.

“TNI memiliki sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang. Kami meyakini Puspom TNI akan tetap transparan dalam proses penyidikan hingga persidangan para terduga,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta ini.

Ia juga mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Jakarta, BULIR.ID – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., McIarb, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polisi Militer TNI (Pom TNI) dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, seperti yang terjadi pada Andrie Yunus pada Maret 2026.

Menurut Ardy, langkah cepat, tegas, dan transparan yang dilakukan Puspom TNI menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri.

“Publik dan pengamat hukum patut memberikan apresiasi atas respons cepat Pom TNI dalam mengusut kasus ini, termasuk mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat serta membuka informasi secara transparan,” ujar Ardy dalam keterangannya.

Ardy menilai, kesigapan TNI dalam menangani perkara ini menjadi indikator penting profesionalisme institusi. Penangkapan terduga pelaku, termasuk yang berasal dari kalangan perwira, dinilai sebagai langkah berani untuk memastikan tidak adanya impunitas di tubuh TNI.

Sosok yahg juga merupakan praktisi hukum di Lawfirm Ardy Mbalembout ini menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Ardy juga menyoroti sinergi antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat proses penegakan hukum melalui integrasi fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik kepolisian ke dalam proses hukum militer.

Peradilan Militer Dinilai Tepat

Dalam pandangannya, penerapan peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan langkah tepat sesuai prinsip lex specialis yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta penanganan khusus terhadap pelanggaran serius yang melibatkan prajurit.

Meski demikian, Ardy mengakui adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar kasus pidana umum seperti ini juga dapat diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Ardy menilai kinerja Pom TNI dalam kasus ini merupakan ujian integritas yang berhasil dijawab dengan baik.

“TNI memiliki sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang. Kami meyakini Puspom TNI akan tetap transparan dalam proses penyidikan hingga persidangan para terduga,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta ini.

Ia juga mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Dengan langkah cepat dan komitmen yang ditunjukkan, Ardy menilai penanganan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI berjalan profesional dan terbuka.

Jakarta, INDONEWS.ID – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., McIarb, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polisi Militer TNI (Pom TNI) dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, seperti yang terjadi pada Andrie Yunus pada Maret 2026.

Menurut Ardy, langkah cepat, tegas, dan transparan yang dilakukan Puspom TNI menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri.

“Publik dan pengamat hukum patut memberikan apresiasi atas respons cepat Pom TNI dalam mengusut kasus ini, termasuk mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat serta membuka informasi secara transparan,” ujar Ardy dalam keterangannya.

Ardy menilai, kesigapan TNI dalam menangani perkara ini menjadi indikator penting profesionalisme institusi. Penangkapan terduga pelaku, termasuk yang berasal dari kalangan perwira, dinilai sebagai langkah berani untuk memastikan tidak adanya impunitas di tubuh TNI.

Sosok yahg juga merupakan praktisi hukum di Lawfirm Ardy Mbalembout ini menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Ardy juga menyoroti sinergi antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat proses penegakan hukum melalui integrasi fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik kepolisian ke dalam proses hukum militer.

Peradilan Militer Dinilai Tepat

Dalam pandangannya, penerapan peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan langkah tepat sesuai prinsip lex specialis yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta penanganan khusus terhadap pelanggaran serius yang melibatkan prajurit.

Meski demikian, Ardy mengakui adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar kasus pidana umum seperti ini juga dapat diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Ardy menilai kinerja Pom TNI dalam kasus ini merupakan ujian integritas yang berhasil dijawab dengan baik.

“TNI memiliki sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang. Kami meyakini Puspom TNI akan tetap transparan dalam proses penyidikan hingga persidangan para terduga,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta ini. 

Ia juga mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Dengan langkah cepat dan komitmen yang ditunjukkan, Ardy menilai penanganan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI berjalan profesional dan terbuka.