JAKARTA, BERITAMONETER.COM – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., McIarb, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polisi Militer TNI (Pom TNI) dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, seperti yang terjadi pada Andrie Yunus pada Maret 2026.

Menurut Ardy, langkah cepat, tegas, dan transparan yang dilakukan Puspom TNI menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri.

“Publik dan pengamat hukum patut memberikan apresiasi atas respons cepat Pom TNI dalam mengusut kasus ini, termasuk mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat serta membuka informasi secara transparan,” ujar Ardy dalam keterangannya.

Ardy menilai, kesigapan TNI dalam menangani perkara ini menjadi indikator penting profesionalisme institusi. Penangkapan terduga pelaku, termasuk yang berasal dari kalangan perwira, dinilai sebagai langkah berani untuk memastikan tidak adanya impunitas di tubuh TNI.

Sosok yahg juga merupakan praktisi hukum di Lawfirm Ardy Mbalembout ini menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Ardy juga menyoroti sinergi antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat proses penegakan hukum melalui integrasi fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik kepolisian ke dalam proses hukum militer.

Peradilan Militer Dinilai Tepat

Dalam pandangannya, penerapan peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan langkah tepat sesuai prinsip lex specialis yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta penanganan khusus terhadap pelanggaran serius yang melibatkan prajurit.

Meski demikian, Ardy mengakui adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar kasus pidana umum seperti ini juga dapat diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Ardy menilai kinerja Pom TNI dalam kasus ini merupakan ujian integritas yang berhasil dijawab dengan baik.

“TNI memiliki sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang. Kami meyakini Puspom TNI akan tetap transparan dalam proses penyidikan hingga persidangan para terduga,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta ini.

Ia juga mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Jakarta, BULIR.ID – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., McIarb, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polisi Militer TNI (Pom TNI) dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, seperti yang terjadi pada Andrie Yunus pada Maret 2026.

Menurut Ardy, langkah cepat, tegas, dan transparan yang dilakukan Puspom TNI menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri.

“Publik dan pengamat hukum patut memberikan apresiasi atas respons cepat Pom TNI dalam mengusut kasus ini, termasuk mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat serta membuka informasi secara transparan,” ujar Ardy dalam keterangannya.

Ardy menilai, kesigapan TNI dalam menangani perkara ini menjadi indikator penting profesionalisme institusi. Penangkapan terduga pelaku, termasuk yang berasal dari kalangan perwira, dinilai sebagai langkah berani untuk memastikan tidak adanya impunitas di tubuh TNI.

Sosok yahg juga merupakan praktisi hukum di Lawfirm Ardy Mbalembout ini menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Ardy juga menyoroti sinergi antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat proses penegakan hukum melalui integrasi fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik kepolisian ke dalam proses hukum militer.

Peradilan Militer Dinilai Tepat

Dalam pandangannya, penerapan peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan langkah tepat sesuai prinsip lex specialis yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta penanganan khusus terhadap pelanggaran serius yang melibatkan prajurit.

Meski demikian, Ardy mengakui adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar kasus pidana umum seperti ini juga dapat diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Ardy menilai kinerja Pom TNI dalam kasus ini merupakan ujian integritas yang berhasil dijawab dengan baik.

“TNI memiliki sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang. Kami meyakini Puspom TNI akan tetap transparan dalam proses penyidikan hingga persidangan para terduga,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta ini.

Ia juga mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Dengan langkah cepat dan komitmen yang ditunjukkan, Ardy menilai penanganan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI berjalan profesional dan terbuka.

Jakarta, INDONEWS.ID – Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., McIarb, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polisi Militer TNI (Pom TNI) dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis, seperti yang terjadi pada Andrie Yunus pada Maret 2026.

Menurut Ardy, langkah cepat, tegas, dan transparan yang dilakukan Puspom TNI menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri.

“Publik dan pengamat hukum patut memberikan apresiasi atas respons cepat Pom TNI dalam mengusut kasus ini, termasuk mengamankan terduga pelaku dalam waktu singkat serta membuka informasi secara transparan,” ujar Ardy dalam keterangannya.

Ardy menilai, kesigapan TNI dalam menangani perkara ini menjadi indikator penting profesionalisme institusi. Penangkapan terduga pelaku, termasuk yang berasal dari kalangan perwira, dinilai sebagai langkah berani untuk memastikan tidak adanya impunitas di tubuh TNI.

Sosok yahg juga merupakan praktisi hukum di Lawfirm Ardy Mbalembout ini menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Ardy juga menyoroti sinergi antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat proses penegakan hukum melalui integrasi fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik kepolisian ke dalam proses hukum militer.

Peradilan Militer Dinilai Tepat

Dalam pandangannya, penerapan peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan langkah tepat sesuai prinsip lex specialis yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta penanganan khusus terhadap pelanggaran serius yang melibatkan prajurit.

Meski demikian, Ardy mengakui adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar kasus pidana umum seperti ini juga dapat diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Ardy menilai kinerja Pom TNI dalam kasus ini merupakan ujian integritas yang berhasil dijawab dengan baik.

“TNI memiliki sistem peradilan militer yang diatur dalam undang-undang. Kami meyakini Puspom TNI akan tetap transparan dalam proses penyidikan hingga persidangan para terduga,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta ini. 

Ia juga mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Dengan langkah cepat dan komitmen yang ditunjukkan, Ardy menilai penanganan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI berjalan profesional dan terbuka.

Jakarta, INDONEWS.ID — Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS), Dr. MM Ardy Mbalembout, S.H, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis bunuh diri seorang anak siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga terjadi karena ketidakmampuan orang tua membeli buku pelajaran.

Ardy menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan cermin kegagalan kebijakan negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh warga, khususnya masyarakat miskin di wilayah pelosok.

“Ini bukan soal satu buku atau satu sekolah. Ini adalah alarm keras bahwa negara masih abai terhadap realitas kemiskinan struktural di daerah-daerah terpencil. Anak usia sekolah seharusnya dilindungi, bukan dibiarkan memikul beban ekonomi yang melampaui batas psikologisnya,” ujar Ardy dalam pernyataan tertulis, Kamis (5/2/26).

Menurut Ardy, berbagai program pendidikan yang diklaim berpihak pada rakyat kecil belum sepenuhnya menyentuh keluarga tidak mampu secara nyata. Bantuan pendidikan, kata dia, sering berhenti pada laporan administratif, namun gagal menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Buku pelajaran adalah kebutuhan dasar pendidikan. Jika masih ada anak yang putus asa karena tidak mampu membeli buku, maka ada yang salah dalam desain dan implementasi kebijakan pendidikan kita,” tegasnya.

Ardy juga mengkritik ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Ia menilai negara terlalu sering berbicara tentang bonus demografi dan Indonesia Emas, namun lupa memastikan fondasi paling dasar: akses pendidikan yang adil dan manusiawi.

“Bagaimana mungkin kita bicara Indonesia Emas 2045, jika hari ini anak-anak di pelosok negeri kehilangan harapan hanya karena miskin tidak bisa membeli buku tulis? Ini ironi yang menyakitkan,” katanya.

TEGAS, lanjut Ardy, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, termasuk memastikan buku, seragam, dan kebutuhan belajar lain benar-benar gratis bagi keluarga miskin, tanpa syarat berbelit.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara secara empatik, bukan sekadar birokratis.

“Negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk aturan dan slogan. Negara harus hadir dengan rasa, dengan nurani. Jangan tunggu tragedi demi tragedi untuk sadar bahwa masih banyak anak Indonesia yang belajar dalam keterbatasan ekstrem,” ujar Ardy.

Di akhir pernyataannya, Ardy mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peristiwa di Ngada sebagai titik refleksi nasional, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan karena kemiskinan dan kelalaian kebijakan.

“Setiap anak yang kehilangan harapan adalah kehilangan bagi bangsa. Kita berutang keadilan pada mereka,” pungkasnya.

Jakarta, BULIR.ID — Organisasi Sosial Kemasyarakatan Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS) bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka penguatan sinergi dan koordinasi program pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Audiensi yang dihadiri pengurus teras kedua organisasi tersebut diterima langsung oleh jajaran BNN dan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari narkoba.

“TEGAS bersama DPD KAI DKI Jakarta memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba, khususnya melalui pendekatan edukatif, hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dengan BNN agar program-program yang dijalankan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Ardy.

Menurutnya, peran organisasi kemasyarakatan dan profesi hukum sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya pemerintah memerangi narkoba, baik melalui penyuluhan hukum, advokasi, maupun pendampingan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan ketahanan sosial terhadap bahaya narkotika.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang efektif antara BNN, TEGAS, dan DPD KAI DKI Jakarta, serta tercipta langkah-langkah strategis bersama dalam mendukung pelaksanaan program P4GN secara optimal di tengah masyarakat.

Audiensi ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun gerakan kolektif melawan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Jakarta, INDONEWS.ID — Organisasi Sosial Kemasyarakatan Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS) bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka penguatan sinergi dan koordinasi program pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Audiensi yang dihadiri pengurus teras kedua organisasi tersebut diterima langsung oleh jajaran BNN dan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari narkoba.

Ketua Umum TEGAS sekaligus Ketua DPD KAI DKI Jakarta periode 2025–2030, Dr. MM. Ardy Mbalembout, SH., MH., CLA., MCIArb., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

“TEGAS bersama DPD KAI DKI Jakarta memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba, khususnya melalui pendekatan edukatif, hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dengan BNN agar program-program yang dijalankan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Ardy.

Menurutnya, peran organisasi kemasyarakatan dan profesi hukum sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya pemerintah memerangi narkoba, baik melalui penyuluhan hukum, advokasi, maupun pendampingan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan ketahanan sosial terhadap bahaya narkotika.

“Masalah narkoba adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk organisasi sosial dan profesi advokat, untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang efektif antara BNN, TEGAS, dan DPD KAI DKI Jakarta, serta tercipta langkah-langkah strategis bersama dalam mendukung pelaksanaan program P4GN secara optimal di tengah masyarakat.

Audiensi ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun gerakan kolektif melawan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) periode 2025-2029. Dia menjadi satu-satunya bakal calon.
Pengumuman disampaikan Tim Penjaringan, Verifikasi, Legalitas Calon Ketum Umum PB ISSI Ardy Mbalembout dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa (21/10/2025).

Dalam pernyataannya, Listyo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketum PB ISSI 2021-2025 melalui timnya telah mengambil formulir pada 15 Oktober dan mengembalikannya pada lima hari berikutnya. Formulir dilengkapi dengan sejumlah lampiran sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Salah satunya, surat pernyataan didukung minimal enam Pengprov PB ISSI serta aktif dalam kepengurusan PB ISSI selama satu periode. Adapun pendaftaran telah dibuka sejak 10 Oktober lalu.

“Kami dari Tim Penjaringan dan Penyaringan telah menerima berkas pada tanggal 15 Oktober, bakal calon Ketum PB ISSI yaitu Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui timnya telah datang dan mengambil formulir. Kemudian oleh timnya, pada 20 Oktober 2025, kembali menyerahkan dokumen-dokumen terkait,” kata Ardy.

Ardy menjelaskan sejumlah persyaratan telah dipenuhi oleh Listyo sebagai bakal calon Ketum. Di antaranya surat pernyataan pendaftaran calon ketua umum, daftar riwayat hidup, formulir calon ketua umum, surat keterangan tidak bermasalah di pengadilan negeri, surat pernyataan kesediaan menjadi Ketum PB ISSI, surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi atlet PB ISSI, surat pernyataan setia kepada pancasila, dan surat pernyataan kesediaan menjadi calon ketua umum.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Munas PB ISSI Jadi Rajagukguk mengatakan PB ISSI terdiri dari 28 Pengprov. Namun, tujuh Pengprov di antaranya tidak bisa ikut pemilihan karena terbentur masalah administrasi, salah satunya habis masa kepengurusan

Munas akan dilaksanakan pada 30-31 Oktober di Jakarta. Adapun agendanya selain pemilihan ketua umum PB ISSI, juga akan ada penyempurnaan terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Intinya adalah pemilihan ketua umum periode 2025-2029, tetapi kemarin ada usulan Pengprov beberapa terkait penyempurnaan AD/ART,” kata Jadi.

Kapolri Listyo Sigit Kembali Maju Jadi Ketum PB ISSI Periode 2025/2029

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali maju menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) periode 2025-2029.

Seperti diketahui, Listyo Sigit hingga kini masih aktif sebagai Ketum PB ISSI periode 2021-2025.

Ketua Panitia Pengarah Munas, Jadi Rajagukguk mengatakan pembukaan pendaftaran sudah dilakukan pada 10 Oktober lalu dan bakal calon sudah mengembalikan formulir pendaftaran.

“Kemudian hari ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa panitia sudah menerima satu orang bakal calon, nanti akan disampaikan oleh tim siapa bakal calonnya, kapan ambil formulirnya dan kapan dikembalikannya, bagaimana persyaratannya terpenuhi atau tidak terpenuhi,” terang Jadi Rajagukguk dalam konferensi pers di Kantor PB ISSI, Barito, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, Ardy Mbalembout dari tim Penjaringan, Verifikasi dan Legalitas Bakal Calon Ketua Umum PB ISSI membeberkan satu nama yang telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Ketum PB ISSI 2025/2029, yakni Listyo Sigit.

Tak hanya itu, persyaratan-persyaratan sebagai calon ketum PB ISSI juga sudah terpenuhi semua.

“Kami dari tim Penjaringan dan penyaringan telah menerima berkas di mana pada tanggal 25 Oktober 2025 bakal calon Ketua Umum PB ISSI yaitu Jenderal Polisi Polisi Listyo Sigit Prabowo oleh timnya pada tanggal 15 Oktober 2025 telah datang dan mengambil formulir.  Kemudian oleh timnya tanggal 20 Oktober 2025 kembali untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang sudah kami serahlan.” ujar Ardy.

“Hari ini kami menyampaikan tentang hasil validasi dan verifikasi tentang dokumen-dokumen terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jadi Rajagukguk mengatakan bahwa pencarian Ketua Umum PB ISSI periode 2024/2025 sudah diinformasikan kepada semua Pengprov dan dibuka seluas-luasnya untuk siapa saja yang maju jadi Ketum PB ISSI.

Akan tetapi hingga penutupan pendaftaran, hanya Listyo Sigit lah yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran.

“Sebenarnya, dalam proses pelaksanaan ini, jauh-jauh hari masyarakat Indonesia sudah mengetahui, bahwa akan ada Munas. Kami buka seluas-luasnya tapi hanya satu saja yang mengambil persyaratan dan mengembalikan persyaratan,” terangnya.

Jadi menambahkan bahwa Listyo Sigit kembali maju dengan mendapatkan dukungan dari 21 Pengprov PB ISSI dari 28 Pengprov. Dari jumlah tersebut, tujuh diantaranya tidak bisa memilih karena terbentur masalah administrasi.

Dengan ini, Listyo Sigit dipastikan jadi Bakal Calon Ketua Umum PB ISSI 2025/2029 tunggal. Agenda pemilihan Ketum PB ISSI 2025/2029 dalam Musyawarah Nasional akan dilakukan pada 30 dan 31 Oktober 2025 di Jakarta.

Listyo Sigit Prabowo adalah seorang perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak Januari 2021.

Ia lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Dikenal sebagai sosok yang tenang, religius, dan memiliki gaya kepemimpinan yang inklusif, Listyo menonjol karena kemampuannya membangun komunikasi lintas institusi serta dorongan kuat untuk mereformasi Polri menjadi lebih humanis dan transparan.

Sebelum menjabat Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menempati berbagai posisi strategis di kepolisian, di antaranya Kepala Bareskrim Polri (2019–2021), Kapolda Banten, serta Kepala Divisi Propam Polri.

Kariernya mulai dikenal luas publik saat ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, terutama ketika memimpin penyidikan kasus besar dengan pendekatan yang dianggap profesional dan berintegritas.

Sebagai Kapolri, Listyo menggagas konsep “Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai arah transformasi Polri.

Melalui program ini, ia mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi, penguatan integritas aparat, serta penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Di bawah kepemimpinannya, Polri berupaya memperbaiki citra dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Listyo dikenal juga memiliki hubungan baik lintas institusi, termasuk dengan TNI, lembaga negara, dan tokoh masyarakat.