Oleh: Dr. Ardi Mbalembout, SH, MH – Ketum Taruna Emas Generasi Bangsa (TEGAS) di Jakarta “𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝑴𝒂𝒌𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒈𝒊𝒛𝒊 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒔 (𝑴𝑩𝑮) 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓 𝒂𝒍𝒂𝒓𝒎 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒏  𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉, 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊 𝒊𝒏𝒊 𝒂𝒅𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒔𝒊𝒏𝒚𝒂”

Terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.

Korupsi dalam program sosial memiliki dampak yang jauh lebih serius dibanding korupsi pada sektor lainnya.

Jika uang negara yang diperuntukkan bagi anak-anak justru diselewengkan, maka yang dirampas bukan hanya anggaran, melainkan hak tumbuh kembang, kesehatan, dan masa depan generasi bangsa. Dalam perspektif filsafat politik, 𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑹𝒂𝒘𝒍𝒔 menyebut bahwa keadilan harus memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling rentan. Anak-anak adalah kelompok yang paling berhak mendapatkan perlindungan tersebut.

Kekhawatiran publik semakin menguat ketika dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) juga mulai terdengar di berbagai daerah. Jika benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar penyimpangan individu, melainkan indikasi lemahnya tata kelola program.

Namun demikian, penghentian program secara total bukan satu-satunya jalan keluar. Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh, audit independen, dan reformulasi ulang tata kelola secara efektit.

Pemerintah harus membuka seluruh rantai pengadaan, penerima manfaat, hingga mekanisme distribusi kepada publik.

Transparasi adalah vaksin terbaik terhadap korupsi.

Dalam teori 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒈𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆, terdapat tiga prinsip utama yang harus ditegakkan: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ketiga prinsip ini harus menjadi fondasi baru bagi pelaksanaan MBG.

Aparat penegak hukum juga harus bertindak tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas akan mengirim pesan bahwa negara hadir bukan untuk melindungi pelaku korupsi, melainkan melindungi kepentingan rakyat.

Peringatan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi sipil, seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah, melainkan sebagai bentuk kontrol demokrasi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kritik publik sering kali menjadi energi korektif bagi kekuasaan. Semangat reformasi tahun 1998 lahir karena masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Presiden memiliki kesempatan untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan besar-besaran. Pilihannya sederhana: membiarkan program yang baik dirusak oleh korupsi, atau menyelamatkan program tersebut melalui reformasi yang berani dan menyeluruh.

Rakyat tidak hanya menunggu penangkapan pelaku, tetapi juga menunggu keberanian negara memperbaiki sistem yang memungkinkan korupsi itu terjadi.

Sesungguhnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar keberlangsungan Program MBG, melainkan kredibilitas negara dalam menjaga amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Korupsi terhadap hak anak adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Indonesia. Demografi Karena itu, reformulasi tata kelola progam MBG harus menjadi prioritas utama sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.